Poin-poin penting

• Usulan: Seluruh Bawaslu (termasuk kabupaten/kota) agar berstatus satker pada tahun depan untuk memperkuat kelembagaan.
• Perbaikan hubungan internal antara komisioner dan sekretariat agar fungsi pengawasan berjalan efektif.
• Kebutuhan kantor permanen dan penataan regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
• Dalam evaluasi pengawasan Pemilihan Serentak 2024 terdapat banyak dokumen pengawasan namun hanya sedikit yang berlanjut ke rekomendasi — menunjukkan kebutuhan peningkatan pada aspek pelaksanaan dan tindak lanjut.
• Aspek pengelolaan data — khususnya pada tahap “deployment” — dinilai masih lemah dan perlu perbaikan agar pengawasan berujung pada tindakan nyata.

Kutipan (ringkasan)

“Perlu penguatan kelembagaan sehingga Bawaslu di daerah mempunyai kedudukan yang jelas dan kemampuan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.” — ringkasan pernyataan Arif Wibowo.

Kemungkinan Implikasi

1. Jika disetujui, perubahan status ke satker dapat meningkatkan stabilitas anggaran, tata kelola, dan kapasitas Bawaslu daerah.
2. Perbaikan manajemen data dan proses tindak lanjut dapat menambah akuntabilitas pengawasan pemilu.
3. Diperlukan harmonisasi regulasi agar perubahan status kelembagaan tidak menimbulkan konflik kewenangan baru dengan lembaga terkait.