Komisi VIII DPR RI dan BPKH Perkuat Strategi Transparansi Dana Haji, Doa Pengasuh Ponpes Sidogiri Jadi Penegas Integritas

Komisi VIII DPR RI dan BPKH Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Anggota DPR RI Komisi VIII menyelenggarakan acara diseminasi strategi pengelolaan dan pengawasan keuangan haji pada pagi hari tersebut. Dalam sambutannya, @syaiful_nuri menekankan bahwa pengelolaan dana haji harus bersifat produktif dan berlandaskan prinsip syariah, sehingga menghasilkan nilai manfaat yang dapat menutupi biaya penyelenggaraan haji dan memberi kemaslahatan bagi umat.

Fokus Strategis Pengelolaan Dana Haji

• Pengelolaan dana yang produktif dan sesuai prinsip syariah.
• Mengupayakan hasil investasi optimal untuk mendanai penyelenggaraan haji dan program kemaslahatan.
• Penerapan prinsip kehati-hatian untuk risk management dan akuntabilitas dalam seluruh proses investasi.
• Membangun ekosistem haji nasional yang berkelanjutan melalui kerja sama lintas sektor dan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

“Semua investasi dana haji harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, memastikan dana dikelola sesuai ajaran agama.” — @syaiful_nuri

Opsi Instrumen dan Program Kemaslahatan

Menurut M. Nizar Ulul Azmi (@bolone_mas_jimi) yang hadir pada acara tersebut, BPKH terus mencari dan mengkaji berbagai opsi instrumen investasi syariah yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan memberikan manfaat keberlanjutan. Selain itu, nilai manfaat dari pengelolaan dana haji juga disalurkan melalui program-program kemaslahatan untuk masyarakat luas, seperti program respons bencana dan inisiatif perlindungan lingkungan.

Doa dan Harapan dari Pengasuh Ponpes Sidogiri

Acara ini turut dihadiri Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri yang memimpin doa khusus. Doa tersebut dipanjatkan agar pengelolaan dana haji berjalan amanah, transparan, dan terhindar dari penyalahgunaan. Doa ini mendapat penekanan khusus karena adanya kekhawatiran publik terkait maraknya kasus korupsi yang menyentuh penyelenggaraan dan pengelolaan dana ibadah—sebuah seruan agar seluruh pihak yang terlibat mengedepankan integritas dan tanggung jawab.

Peserta dan Tujuan

Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPKH bersama Komisi VIII DPR RI dan dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah, masyarakat, serta jemaah haji. Tujuan utama acara ialah menyebarluaskan informasi mengenai strategi, pengelolaan, dan pengawasan keuangan haji agar tercipta pengelolaan yang lebih transparan, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh jemaah.

Sumber multimedia: Lihat di Instagram.

#pasuruan1menit