Sejumlah warga di wilayah Prigen dan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, ramai-ramai memasang banner dan spanduk penolakan terhadap rencana pembangunan proyek real estate yang akan berdiri di kawasan hutan kaki Gunung Arjuno–Welirang. Aksi pemasangan banner ini tercatat di beberapa titik strategis sepanjang jalan menuju Tretes.

Priya Kusuma (50), warga Pecalukan yang juga menyatakan diri sebagai Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Hutan (Gema Duta), menyatakan bahwa pemasangan banner merupakan bentuk protes dan peringatan dari warga. “Ini sebagai penanda bahwa kami menolak pembangunan real estate di kawasan hutan kaki Gunung Arjuno–Welirang,” tegas Priya.

Menurut warga, kekhawatiran utama mereka berkaitan dengan dampak lingkungan. Beberapa risiko yang disebutkan antara lain potensi longsor dan erosi, berkurangnya sumber mata air, terganggunya habitat satwa liar, serta berkurangnya kemampuan resapan air di kawasan hutan. Selain itu, warga juga menyebutkan kemungkinan peningkatan polusi udara, air, dan tanah apabila proyek tersebut dilanjutkan tanpa mitigasi yang memadai.

Warga menyebut bahwa tanda-tanda penolakan itu sudah muncul sejak dilakukan sosialisasi dan konsultasi publik pada 13 Agustus 2025 di Kantor Kelurahan Ledug. Meski ada pertemuan publik, sebagian warga mengeluhkan proses perizinan dan sosialisasi yang terasa kurang transparan dan kurang melibatkan masyarakat secara memadai.

Di beberapa titik, banner putih bertuliskan penolakan dipasang di tepi jalan, gang, serta gapura masuk wilayah Pecalukan. Pemasangan ini, menurut inisiatornya, dimaksudkan agar siapa pun yang melewati jalur tersebut mengetahui sikap warga setempat terhadap rencana pembangunan di kaki gunung.

Perkembangan protes ini mendapat perhatian warga lokal karena area yang direncanakan untuk pengembangan berada pada ketinggian yang berpotensi rawan terhadap perubahan hidrologi dan stabilitas lereng. Warga berharap pemerintah daerah dan pengembang dapat membuka dialog yang lebih transparan, menghadirkan studi lingkungan independen, serta melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Sampai berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak pengembang atau pemerintah daerah yang dapat menjelaskan lebih rinci terkait izin, mitigasi lingkungan, atau skema kompensasi bagi masyarakat. Warga mengimbau agar proses selanjutnya berjalan sesuai aturan dan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan serta keselamatan publik.

Untuk langkah selanjutnya, perwakilan warga berencana mengadvokasi agar dilakukan kajian lingkungan yang komprehensif dan partisipatif. Mereka juga menyatakan kesiapan untuk mengikuti mekanisme hukum dan administratif jika diperlukan demi menjaga fungsi ekologis kawasan kaki Gunung Arjuno–Welirang.