Vietnam Pangkas Kementerian Reformasi Besar untuk Efisiensi Negara, Bagaimana dengan Indonesia?

Vietnam Pangkas Jumlah Kementerian Demi Efisiensi

Pemerintah Vietnam telah mengumumkan rencana reformasi birokrasi besar-besaran yang mencakup pengurangan jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp72 triliun.

Detail Rencana Pengurangan Kementerian:

• Penggabungan Kementerian Utama: Beberapa kementerian akan digabungkan untuk mengurangi tumpang tindih fungsi. Misalnya, Kementerian Keuangan akan digabung dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi menjadi Kementerian Keuangan dan Perencanaan Nasional.
• Pembubaran Komisi dan Organisasi Media Milik Negara: Selain penggabungan kementerian, pemerintah berencana membubarkan beberapa komisi yang dijalankan oleh Partai Komunis Vietnam serta organisasi media milik negara.

Pengurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Reformasi ini juga mencakup pengurangan jumlah PNS secara signifikan. Dari hampir 2 juta pegawai sektor publik pada tahun 2022, pemerintah berencana memangkas satu dari lima pekerja dalam lima tahun ke depan.

Tujuan dan Dampak

Langkah ini diinisiasi oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, yang dilantik pada Agustus 2024. Tujuannya adalah untuk “membersihkan” pejabat yang dianggap lemah dan meningkatkan efisiensi birokrasi.

Namun, reformasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan PNS, mengingat pekerjaan di sektor publik di Vietnam selama ini dianggap memiliki status sosial tinggi dan menawarkan stabilitas ekonomi.

Reformasi ini dijadwalkan selesai pada April 2025, dengan harapan dapat mengalihkan anggaran dari birokrasi ke proyek pembangunan dan mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Bagaimana dengan Indonesia?

Pertanyaannya, apakah Indonesia perlu melakukan langkah serupa? Haruskah kita mengurangi jumlah kementerian untuk meningkatkan efisiensi, atau justru menambah kementerian untuk mempercepat pembangunan?

Beberapa pihak berpendapat bahwa pengurangan kementerian bisa membuat kebijakan lebih efektif dan menghemat anggaran. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa menambah kementerian bisa mempercepat layanan publik dan pembangunan di berbagai sektor.

Apa pendapat Anda?